HUKUM PRANATA DAN PEMBANGUNAN

PENGANTAR HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN
Hukum Pranata Pembangunan adalah peraturan resmi yang mengatur tentang interaksi antar individu dalam melakukan perubahan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan hidup.

Dalam arsitektur khususnya Hukum Pranata Pembangunan lebih memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan hidup yang berhubungan dengan interaksi individu dengan lingkungan binaan. Interaksi yang terjadi menghasilkan hubungan kontrak antar individu yang terkait seperti pemilik (owner), konsultan (arsitek), kontraktor (pelaksana), dan unsur pendukung lainnya dalam rangka mewujudkan ruang atau bangunan untuk memenuhi kebutuhan bermukim.
  
UU DAN PERATURAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Tata hukum Indonesia mempelajari hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Objeknya adalah hukum positif Indonesia. ‘Berlaku’ berarti yang memberi akibat hukum bagi peristiwa-peristiwa atau perbuatan-perbuatan didalam masyarakat pada saat ini. Demikian maka Tata Hukum Indonesia itu menata, menyusun, mengatur ketertiban masyarakat Indonesia.
UU DAN PERATURAN PEMBANGUNAN NASIONAL meliputi :

• UU NO.24 TH.1992 TENTANG TATA RUANG 
• UU NO.4 TH.1992 TENTANG PEMUKIMAN

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

HUKUM PERIKATAN

Menurut pasal 1313 KUHPdt. “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya etrhadap satu orang atau lebih”.

Ketentuan pasal 1320 KUHPdt tentang syarat-syarat sah perjanjian :

• Adanya syarat persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian.
•  Adanya syarat kecakapan pihak-pihak dalam membuat perjanjian (capacity).
•  Ada suatu hal tertentu sebagai pokok perjanjian (a certain subject matter). 
• Ada kausa yang halal yang mendasari perjanjian itu (legal cause).

Perikatan yang timbul karena undang-undang adalah perikatan karena undang-undanglah yang menyatakan bahwa akibat perbuatan orang lalu timbul perikatan. Perikatan yang timbul karena undang-undang ini mempunyai dua sumber, yaitu perbuatan orang dan undang-undang sendiri.

HUKUM PERBURUHAN

Buruh atau pekerja merupakan manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan imbalan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun tertulis.

UU yang mengatur tentang perburuhan yaitu :

• UU NO.12 TH.1948 Tentang Kriteria Status dan Perlindungan Buruh 
• UU NO.12 TH.1964 Tentang PHK 
• UU No. 9 Th. 1964.  Tentang Upah Buruh

PERENCANAAN FISIK PEMBANGUNAN

Perencanaan fisik pembangunan pada hakikatnya dapat diartikan  sebagai suatu usaha pengaturan dan penataan kebutuhan fisik untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan berbagai kegiatan fisiknya.

Peran Perencanaan dalam 4 lingkup :

► Lingkup Nasional

► Lingkup Regional

► Lingkup Lokal

► Lingkup Sektor Swasta

ENVIRONMENT IMPACT ANALYSIS (AMDAL)

Analisis dampak lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

PARAMETER AMDAL

Parameter atau atribut lingkungan dapat dikategorikan menjadi tiga jenis :

·         Parameter terperinci

·         Parameter umum

·         Parameter controversial

INTI AMDAL terdiri dari 3 nilai, yaitu :

·         Integritas

·         Utilitas

·         Kesinambungan